KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Keith Dowding dosen mata kuliah public choice dan public policy pada London School of Economic ketika menulis buku tentang The Civil Service (1995) mengatakan bahwa : “There are many books on the civil service and on bureaucratic theory. There are not many which combine explanation of both bureaucratic theory and the civil service.” Tulisan mengenai Birokrasi memang banyak demikian pula karangan mengenai pegawai pemerintah atau pamong raja. Namun buku yang membahas kombinasi keduannya tentang Birokrasi Pemerintah atau Birokrasi yang dijalankan oleh pamong raja diakui memang tidak banyak. Dowding menulis itu dengan latar belakang persoalan dihadapi oleh Birokrasi pemerintah kerajaan inggris raya. Di inggris menurut Keith Dowding tulisan yang membahas teori Birokrasi sulit dipahami karena memuat eksplanasi masa lalu, bukannya menjawab persoalan public service bisa bekerja sekarang ini. Teori setiapkali tidak bisa memecahkan persoalan yang dihadapi masa sekarang.

Di Indonesia jika ada bahasan tentang Birokasi maka persepsi orang tidak lain adalah Birokrasi Pemerintah. Birokrasi dengan segala macam cacatnya menjadi milik pemerintah. Nampaknya apa yang dikatakan oleh Dowding diatas bisa terjadi pula di Indonesia. Jangan berteori saja, kata johnson (1978) larena sama saja dengan menuruti perbuatan yang jahat – Theorizing as they do indulged in is badly done.

Birokrasi Pemerintah sering kali diartikan sebagai officaldom atau kerajaan penjabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para penjabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Didalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial yang yurisdiktif. Didalam yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (official duties) yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan hierarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Mereka memperoleh gaji berdasarkan keahlian dan potensinya. Selain itu dalam kerajaan penjabat tersebut, proses komunikasinya didasarkan pada dokumen tertulis (the files). Itulah kerajaan Birokrasi yang rajanya para penjabat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan konsep kerja ?

2. Apa yang dimaksud dengan indikator kinerja ?

3. Bagaimana cara pengukuran kinerja ?

4. Apa tujuan Kinerja ?

5. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Kinerja

            Rentang Birokrasi terlampau panjang dan berbelit-belit yang bersumber dari kalangan birokrat akan menghambat kinerja birokrasi ,Birokrasi menurut Max Weber adalah pengorganisasian yang tertib,tertata,dan teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang serta mempunyai prosedur kerja yang tersusun jelas dalam suatu organisasi.Birokrasi merupakan juga struktur organisasi di sektor pemerintahan yang memiliki ruang lingkup tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan SDM yang besar pula jumlahnya.

            Dalam kenyataanya,birokrasi adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum.Birokrasi seringkali di artikan oleh masyarakat dalam konotasi yang berbeda-beda.Kesan umum terhadap kinerja birokrasi oleh masyarakat senantiasa dikaitkan dengan segala sesuatu yang serba lamban,lambat,dan berbelit-belit serta formalitas.Dalam penyelesaian urusan kinerja birokrasi selalu mendapatkan hambatan yang memakan waktu,sehingga selalu tertunda penyelesaiannya.Sebenarnya,kalau kita memahami kinerja birokrasi tugas-tugas yang diberikan adalah lebih teratur dan lebih tertib,sehingga tidak diharapkan akan terjadi hambatan atau penundaan.

            Arus otonomi terus membuka pandangan baru bagi kinerja birokrasi,dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat.Dengan demikian,kesan awal mulai berubah dengan kinerja setelah memahami birokrasi yang dirasakan mempunyai fungsi yang positif.Perubahan kinerja ini menjadi suatu kenyataan yang bersifat imporatif.

            Masyarakat yang dinamis telah berkembang dalam berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional.Birokrasi yang berada di tengah-tengah masyarakat dinamis tersebut tidak dapat tinggal diam,tetapi harus mampu memberikan berbagai kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

            Dalam hal ini perlu mendapat perhatian birokrasi dalam mengantisifasi akan kebutuhan pelayanan tersebut :

a. Sifat pendekatan tugas,lebih mengarah kepada pengayoman dan pelayanan masyarakat,bukan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.

b. Penyempurnaan organisasi efisien,efektif,dan profesional.

c. Sistem dan prosedur kerja cepat,tepat,dan akurat.

             Birokrasi modern tidak lagi berfikir bagaimana membelanjakan dana yang tersedia dalam anggaran, tetapi bagaimana membelanjakan anggaran yang terbatas seefesien mungkin, dan memanfaatkan apa yang di peroleh oleh hasilnya. Pendekan ini akan mengubah pola pembiayaan secara lebih efesien serta memungkinkan untuk mengukur produk aktivitas kerja birokrasi  atau kenerja birokrasi.

              Birokrasi pada hakikatnya mengandung makna pengorganisasian yang tertib, tertata, dan beratur, dalam hubungan kerja yang berjenjang serta mempunyai prosedur yang tersusun jelas dalam suatu tatanan, organisasi, seperti hal nya organisasi pemerintah daerah. Dalam kenerja birokrasi seolah-olah memberikan kesan adanya proses panjng yang berbelit-belit, apabila akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparator/borokrat. Tugas utama sebagai birokrat adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Paradikma baru yang memandang birokrasi pemerintah, tidak hanya semata-mata hanya Melakukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat,akan tetapi juga memberikan dan motifator bagi berkembang tumbuhnya peran serta masyarakat. Birokrasi yang berada di tengah-tengah masyarakat dinamis tidak dapat tinggal diam, tetapi harus mampu memberi kenerja demokrasi bagi pelayan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Otonomi daerah tidak saja berjalan secara mekanis prosedure, akan tetapi di dalamnya terkandung pila nilai-nilai budaya setempat. Dalam kenerja birokrsi budaya setempat harus juga di kembangkan di seluruh jajaran dan tingkatan pemerintah daerah, sehingga budaya setempat ini di harapkan mampu membangkitkan kepekaan kenerja birokrasi dalam melayani kepentingan masyarakat.

               Kinerja birokrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah banyak menghadapi tantangan. Para birokrat pada umumnya dalam melaksanakan tuganya sering di hdapakn pada benturan-benturan yang kdang-kadang tanpa di sadari oleh pertimbangan-pertimbangan yang sering merugikan pihak lain. Kondisi yang seperti ini jelas akan mengakibatkan kenerja birokrasi kurang menguntungkan, khususnya dalam pelaksaan otonomi daerah.

2.2 Indikator Kinerja

            Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP,2000).Sementara menurut Lohman (2003),Indikator kinerja (ferformance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efesiensi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi.Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

            Indikator kinerja (performance indicators) sering disamakan dengan ukuran kinerja (performance measure).namun sebenarnya,meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja,terdapat perbedaan makna.Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja,sehingga bentuknya cenderung kualitatif.Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung,sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif.Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan,sasaran dan strategi.

2.3 Pengukuran Kinerja

            Sistem pengukuran kinerja sektor public adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu menejer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial.Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi,karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan riward and pumishmen system.Pengukuran kinerja sektor ini dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

1.      Pengukuran kinerja sektor ini dimaksudkan untuk membantu kinerja pemerintah.ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unite kerja.Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan evisiensi dan efeksitas organisasi sektor public dalam pemberian pelayanan-pelayanan public.

2.      Ukuran kinerja sektor ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan.

3.      Ukuran kinerja sektor ini dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa public.Masyarakat tentu tidak mau  terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas atau kuantitas.Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan public.

2.4 Tujuan Pengukuran

1. untuk mengkomunikasikan strategi yang lebih baik

2. untuk mengukur kenerja

3. sebagai alat untuk mencapai kekuasaan

4. untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan menejer level menengah dan bawah serta motipasi untuki mencapai tujuan.

2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

            Kinerja menurut Sutermeistar (1999) terdiri dari :

- Melalui motivasi

   Karena motivasi adalah proses/dorongan yang menjelaskan intensitas atau arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya

-  kemampuan

   Karena kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.

- Pengetahuan

   Karena pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang.Pengetahuan ini merupakan gejala yang diperoleh manusia melalui pengamatan akal,yaitu ketika seseorang mengunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian.

- keahlian

   Karena keahlian merupakan suatu kemampuan untuk  melakukan sesuatu terhadap sebuah peran.

- pendidikan       

   Karena pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan,keterampilan,dan kebiasaan sekelompok orang yang ditrurunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran,pelatihan,atau penelitian.

- Peangalaman

   Karena pengalaman adalah kejadian yang pernah di alami,dijalani,dirasai,baik yang sudah lama atau baru saja terjadi.

- Pelatihan

   Karena pelatihan adalah suatu proses dimana rang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam watu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek dari pada teori.

- Minat

   Karena minat adalah kesadaran seseorang,bahwa sesuatu objek,seseorang,suatu soal atau suatu substansi atau situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya.

- Sikap dan kepribadian

     Karena sikap dan kepribadian adalah :

-          Sikap

Adalah pernyataan evaluatif,baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan terhadap objek,individu,atau peristiwa.Atau cara menempatkan atau membawa diri,atau cara merasakan jalan pikiran,dan prilaku.

-          Kepribadian

Adalah organisasi yang dinamis pada individu didalam sistem yang menentukan keunikan penyesuaian diri terhadap lingkungan.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

      Birokrasi adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum. Birokrasi seringkali di artikan oleh masyarakat dalam konotasi yang berbeda-beda.Kesan umum terhadap kinerja birokrasi oleh masyarakat senantiasa dikaitkan dengan segala sesuatu yang serba lamban,lambat,dan berbelit-belit serta formalitas.Dalam penyelesaian urusan kinerja birokrasi selalu mendapatkan hambatan yang memakan waktu,sehingga selalu tertunda penyelesaiannya.Sebenarnya,kalau kita memahami kinerja birokrasi tugas-tugas yang diberikan adalah lebih teratur dan lebih tertib,sehingga tidak diharapkan akan terjadi hambatan atau penundaan.

3.2 SARAN

Setelah membaca makalah ini, di harapkan para pembaca dapat memahami dan mengerti akan isi dan maksud dari judul tersebut di atas dan bisa mendapatkan pelajaran dan serta dapat menambah wawasan mengenai “ KINERJA BIROKRASI “.